SULAIMAN Weblog

NEGARA KERAJAAN ATAU REPUBLIK : SUATU PENDEKATAN TRADISIONAL

Posted on: November 18, 2008


 

Pendahuluan

            Dinamika perkembangan Indonesia dari sejak kemerdekaannya, selalu miris dengan banyaknya gejolak, hal ini sangat menarik untuk diikuti dan dicermati. Bukankah Indonesia yang menganut sistim republik, seharusnya lebih mampu menjawab tantangan jaman ? Mengapa kenyataannya justru Indonesia memasuki masa krisis? Apakah disebabkan oleh adanya kesalahan dalam sistimnya, ataukah disebabkan oleh penyelenggara negara, ada yang kurang konsisten?

 

            Mengingat sejarah Indonesia dari sebelum masa kemerdekaan, terdapat banyak kerajaan hampir di seluruh pelosok nusantara, maka wajar kiranya jika dipertanyakan, apakah penyelenggaraan negara Indonesia hanya namanya saja republik, tapi pada prakteknya adalah sebagaimana praktek di kerajaan? Apakah diantara pejabat dan aparatur negara masih ada pertanyaan : Saudara dari keturunan kerajaan apa, dan saudara keturunan generasi yang keberapa?

 

Diakui atau tidak, bahwa masyarakat Indonesia masih menghormati keturunan bangsawan, gelar kebangsawanan masih merupakan kebanggaan. Apakah benar bahwa gelar kebangsawanan dari suatu daerah, ada yang bisa diperjual-belikan? Apakah diantara masyarakat kita masih terdapat orang yang berjiwa dan bermental kerajaan? Apakah generasi muda yang kurang menghargai keturunan bangsawan, karena mereka kurang mengerti?

 

Pembahasan berikut, bukan untuk mengkaji semua permasalahan tersebut, tetapi untuk memberikan gambaran umum tentang penyelenggaraan negara menurut sistim kerajaan dan republik, meliputi : a). Persamaan antara negara kerajaan dengan negara republik; b). Perbedaan antara negara kerajaan dengan negara republik; c). Modifikasi negara kerajaan; d). Defiasi negara republik.

 

A).       Persamaan antara Negara Kerajaan dengan Negara Republik

            Dikenal dua sistim penyelenggaraan negara, yakni sistim kerajaan dan sistim republik, keduanya mempunyai persamaan sebagai berikut :

 

1.         Keduanya menyelenggarakan urusan-urusan kepentingan umum, yakni berusaha meningkatkan kesejahteraan moril dan materil semua rakyat.

 

2.         Kudeta bisa terjadi pada keduanya, yang berbeda adalah pelakunya. Pada kerajaan pelakunya umumnya adalah para sanak keluarga raja yang memiliki kekuasaan, tapi pada republik pelakunya umumnya adalah para elit negara, atau pejabat negara yang memiliki kekuasaan.     

 

3.         Perpecahan bisa terjadi pada keduanya. Bedanya, perpecahan yang terjadi pada kerajaan disebabkan kepala daerah (setingkat gubernur yang diangkat oleh raja) memisahkan diri dan mengangkat dirinya menjadi raja dan mendirikan kerajaan sendiri, maka berpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Perpecahan yang terjadi pada negara republik umumnya pada negara serikat, karena masing-masing negara bagian memisahkan diri dan berdiri sendiri, contoh : hilangnya USSR, RPA dan lain-lain.

 

4.         Pelanggaran hukum dapat terjadi pada keduanya. Pada negara kerajaan disebabkan lemahnya pengawasan oleh seorang raja, sedang pada negara republik disebabkan lemahnya pengawasan oleh para aparat penegak hukum.

 

5.         Pelaksanaan yang diktator atau  “tangan besi” bisa terjadi pada keduanya, jika kepala pemerintahan mengendalikan semua kekuasaan negara lalu pelaksanaan pemerintahannya hanya dengan menggunakan kekuatan tanpa musyawarah lagi.

 

B).       Perbedaan antara Negara Kerajaan dengan Negara Republik

            Perbedaan antara negara kerajaan dengan negara republik, mungkin dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

 

Negara Kerajaan

Negara Republik

 

1.  Sistem kerajaan yang berkuasa adalah raja dan pimpinan tertinggi negera dikepalai oleh Raja.

 

2.   Siapa saja yang mempunyai kekuasaan yang besar dan pendukung setia yang banyak, dapat membuat dinasti baru dan mengangkat dirinya menjadi raja.

 

3.   Masa jabatan seorang raja ditentukan oleh kehendak raja sendiri, umumnya masa jabatannnya seumur hidup.

 

4.   Pemilihan raja baru ditentukan dan diangkat oleh raja sebelumnya, sebagai penggantinya.

 

5.   Raja bersifat turun-temurun, umumnya putra mahkota yang menjadi raja, atau sanak keluarga dari raja sebelumnya.

 

6.   Semua pejabat dan aparatur negara dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh raja dan menurut kehendak raja.

 

7.   Pendelegasian tugas dan wewenang kenegaraan, diatur langsung oleh raja sendiri termasuk perubahannya semua diatur oleh raja sendiri.

 

8.   Penetapan aturan hukum dan pelaksanaannya diatur, diawasi dan dikendalikan langsung  oleh raja sendiri. Raja bebas merubah-rubah hukum yang dibuatnya sendiri.

 

9.   Raja mempunyai kedudukan yang lebih istimewa di mata hukum, raja bebas melakukan tindakan hukum apa saja. Jika raja dan atau keluarga raja melanggar hukum, maka bebas dari sanksi hukum.

 

10.  Setiap kerajaan umumnya saling berebut kekuasaan, berusaha untuk saling menjatuhkan dan saling “mencaplok” yang lain. Terutama sekali bila rajanya sangat ambisius dengan kekuasaan.

 

1.  Sistem republik yang berkuasa adalah Presiden dan pimpinan tertinggi negara dikepalai oleh presiden.

 

2.   Presiden hanya pilihan rakyat, siapapun tidak bisa mengangkat dirinya jadi presiden, karena tidak akan diakui rakyatnya.

 

3.   Masa jabatan presiden dibatasi, tidak bisa seumur hidup, paling lama 12 tahun (lihat presiden/khalifah Usman bin Affan RA), tetapi umumnya berkisar 4-5 tahun.

 

4.   Pemilihan presiden baru, tidak ditentukan oleh presiden lama, tapi  dipilih, ditentukan, diangkat dan oleh rakyat.

 

5.   Siapapun yang memenuhi persyaratan dan disenangi rakyat banyak, bisa dipilih jadi presiden baru.

 

6.   Semua pejabat dan aparatur negara dipilih, diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

7.   Pendelegasian tugas dan wewenang kenegaraan, diatur ketentuan yang berlaku.

 

8.   Penetapan aturan hukum dan pelaksanaannya diatur, diawasi dan dikendalikan oleh badan Legislatif dan badan Yudikatif. Presiden mengesahkan dan menghormati hukum yang berlaku.

 

9.   Semua orang kedudukannya sama dimata hukum, tidak ada yang lebih istimewa. Jika Presiden dan atau keluarga presiden melanggar hukum, maka tetap akan terkena sanksi hukum.

 

10. Setiap negara republik umumnya menghargai hidup dan berkembangnya negara lain, bahkan ada yang mengakui secara resmi kerajaan yang ada dan berkembang di wilayahnya.

 

C).       Modifikasi Negara Kerajaan

 

            Setiap negara bercita-cita untuk hidup dalam waktu yang lama, tapi kenyataannya daya tahan hidup pada negara kerajaan lebih banyak tergantung pada satu orang yakni raja, sehingga kalau rajanya dianggap lemah maka seluruh kerajaan akan hancur. (ingat kisah “The Last Emperor”)

Jadi dalam mempertahankan  hidupnya umumnya kerajaan lebih rentan dan lebih mudah untuk punah, dan umumnya tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama sampai berabad-abad, sudah banyak kerajaan yang hancur.

Mungkin kejadian paling tragis yang dialami oleh Ahmed Zogu yang diangkat oleh rakyat daerah Balkan menjadi presiden Albania pada tahun 1925, tetapi dengan “tangan besi” dia merubah sistim pemerintahannya menjadi sistim kerajaan pada tahun 1928 dan mengangkat dirinya menjadi Raja Zog-1. Pada tahun 1939 dianeksasi oleh Musolini, kerajaannya hilang dan dia melarikan diri ke Inggris sampai akhir hayatnya.

Apapun kerajaan yang masih dapat bertahan sampai sekarang, karena sudah tidak laagi menjalankan sistim kerajaan secara murni dan tradisional, tetapi sudah dimodifikasi dengan sistim republik.  Walaupun berbentuk kerajaan, tapi memiliki badan legislatif dan badan yudikatif yang berkerja dengan solid, valid dan efisien. Contohnya : Jepang, Inggris, Belanda, Saudi Arabia dan lain-lain.

 

D).       Defiasi Negara Republik

 

            Dalam penyelenggaraan kenegaraan di Indonesia yang menganut sistim republik, terjadi keunikan atau lebih tepat dikatakan defiasi percampur-bauran dengan sistim kerajaan, ditandai dengan dua hal :

 

1.         Defiasi karena pengaruh budaya

a.         Watak masyarakat Indonesia umumnya ramah tamah, pendengar yang baik, menghargai tamu dan terbuka bercampur gaul dengan orang asing, tetapi masih sulit untuk diajak berdiskusi dalam pengambilan keputusan. (mungkin ini watak orang asia secara umum atau watak orang-orang yang bekas dijajah)

            Pengaruh budaya ini, terlihat pada tingkat nasional, pada sekitar tahun 50-an, terjadi perubahan yang terus-menerus antara sistim parlementer dan sistim presidential, sehingga praktis dewan perwakilan rakyat pernah tidak bekerja menjalankan tugas-tugas kenegaraan. (ini tidak pernah terjadi pada negara republik lainnya di dunia ini)

 

b.         Raja dan keluarga raja selalu dilayani oleh para penjaga dan para dayang, sikap yang ingin selalu dihormati dan dilayani disertai  rakyat yang memandang tinggi pada keturunan raja dan pada para abdi dalem.

            Pengaruh budaya ini terlihat, bahwa masyarakat masih ada yang memandang tinggi para pegawai negeri dan para pejabat negara, karena pegawai negeri sejajar dengan “tingkat abtenar” pada masa penjajahan Belanda. Dan tidak mengherankan jika terdapat pegawai negeri yang bersikap ingin dilayani, dan ingin hidup di dalam istana. Padahal pegawai negeri adalah unsur pelayanan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. (apakah jika rakyat memerlukan tanda tangan pejabat karena suatu urusan, lalu menjadi sulit ditemui dan rakyat harus sabar menunggu? Mengapa ada istilah “DPR seperti menara gading”?)

 

c.         Adanya kecenderungan suatu jabatan di negara republik Indonesia, dijadikan seperti jabatan dikerajaan, yakni ada upaya-upaya untuk menjadikan jabatan seumur hidup dan menjadikan seperti dinasti yang turun-temurun.

            Kecenderungan ini, mungkin dapat  kita lihat, pada beberapa gejala :

-        Telah terjadi penyelewengan dari UUD 1945 sehingga muncul dekrit kembali ke UUD 1945 – Tap. MPR No.V/MPR/1973 menetapkan Dekrit 5 Juli 1959 sebagai sumber hukum -, (apakah presiden RI yang pertama ingin memperpanjang masa jabatannya menjadi seumur hidup? Bagaimana dengan presiden RI yang kedua?)

-        Adanya upaya menundaan pemilihan umum/pemilihan daerah/pemilihan kepala daerah dan adanya upaya penundaan pelantikan dan serah terima jabatan. (bukankan penundaan walaupun hanya beberapa waktu/bulan/tahun, berarti upaya memperpanjang masa jabatan pejabat lama, sehingga pejabat lama masih bisa berkiprah?)

-        Adanya upaya mempertahankan jabatan Ketua RT/Ketua RW/Kepala Desa dan jabatan lainnya. Untuk selalu terpilih dan mungkin jika bisa dijadikan jabatan seumur hidup atau untuk seterusnya dijabat oleh sanak keluarga terdekat dari pejabat lama. (Apakah dalam profesi lain, jabatan lain, bidang lain, ada upaya-upaya yang serupa ini?)

 

Pengaruh budaya masih banyak lagi implikasinya yang mengakibatkan defiasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan di republik ini. (selanjutnya tidak dibahas semua, karena keterbatasan disini)

 

2.         Defiasi di Daerah Kerajaan dan Daerah Istimewa

Di wilayah Indonesia masih terdapat kerajaan-kerajaan dan daerah istimewa, seperti Yogjakarta, yang keberadaannya diakui secara resmi. Terjadilah defiasi yang terlihat dari :

 

a.         Segi Hukum.

            Di seluruh wilayah kesatuan negara republik Indonesia berlaku hukum nasional, tetapi pada daerah kerajaan, dimana rakyat yang masih mengakui kekuasaan rajanya mengakui hukum kerajaan. Jadi seolah-olah rakyat di daerah kerajaan memiliki dua hukum yang sedang berlaku, padahal kenyataannya kedua hukum tersebut sejalan dan tidak bertentangan.

 

B.         Segi ekonomi.

            Di daerah kerajaan terjadi pengaturan ekonomi yang berdiri sendiri, perubahan dari sistim sentralisasi ke sistim desentralisasi seharusnya mendorong dan memperkuat ekonomi di daerah tersebut.

 

            Barangkali skenario yang paling ekstrim adalah jika sebagian besar pegawai negeri atau sebagian besar pejabat negara, berjiwa dan bermental kerajaan, lalu melaksanakan penyelenggaraan urusan kenegaraan sama seperti sistim kerajaan secara murni dan tradisional. Ditambah lagi mental kerajaan yang ambisi kekuasaan, sehingga saling berebut kekuasaan, dengan bersikap saling menjatuhkan dan berusaha mencari muka kepada atasan, maka akibatnya bangsa kita akan semakin terpuruk dan semakin terkebelakang. Semoga kondisi ini tidak terjadi. (bukankah ada istilah : Asal Bapak Senang – ABS – walaupun dengan berusaha seperti tidak kenal teman, dan dengan menjatuhkan teman?)

           

Penutup

           

Kita berharap, agar semua pegawai negeri dan semua pejabat negara,  seharusnya lebih banyak bermental republik yakni lebih mengutamakan pelayanan umum, bukankah pegawai negeri semuanya sudah diatur, gaji sama dan menurut aturan yang sama !! untuk apa cari muka? dan untuk apa ambisi kekuasaan? Demi tanggung jawab dalam jabatan yang diamanatkan oleh rakyat, bukankah kepentingan bangsa dan negara seharusnya di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Masyarakat Indonesia dari dulu sudah bernilai positif, bisa bekerja sama dan hidup disiplin dan teratur pada aturan kerajaan, semua ini seharusnya menjadi modal yang sangat berharga untuk kemajuan bangsa di masa depan.

Negara Republik Indonesia yang “cinta damai” dan bercita-cita “Maka penjajahan di muka bumi harus dihapuskan” seharusnya seluruh rakyatnyapun cinta damai dan berusaha untuk menghapuskan penjajahan di muka bumi. Jadi seharusnya negara Indonesia menjadi negara yang maju.

“Demi kepentingan bangsa dan negara, silahkan saudara berkarya dan berprestasi lebih banyak, jangan menunda setiap usaha yang dapat memajukan bangsa ini, dan jangan menghambat setiap hal yang dapat memajukan bangsa ini” (lihat pidato presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 April 2008)

           

About these ads

9 Tanggapan to "NEGARA KERAJAAN ATAU REPUBLIK : SUATU PENDEKATAN TRADISIONAL"

lengkap abis..coba mostingnya dulu pas saia masih SMA, jadi kan bisa nyontek :lol:

namanya juga manusia…
ambisi kekuasaan dan uang menjadi salah satu yang mewarnai kehidupan..
sangat susah kita temui orang2 yang mau mengedepankan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi.. :(
semoga kita semua dapat memperbaiki bangsa ini..

sedang curhat yah?
jangan pesimis, masih ada kami-kami yang masih idealis,
asal bapak bersedia mendukung.
hidup repoeblikan

komplit bet..
seperti buku

@namada, mencontek, meniru, mempedomani sesuatu yang benar, baik dan bermutu adalah sesuatu yang tidak salah, tetapi mencontek yang tidak pas/plagiat itu jadi tidak baik.
@oRiDO, selahkan berambisi asal sesuai aturan dan sistim yang benar
@pengendara, hidup direpublik seharusnya berjiwa republik
@ayay, rasanya masih belum komplit, mungkin buku sejarah lebih komplit, kita cari hikmahnya aja

manTAaAab
supeRRR lengkap

thank atas info nya

Hal ini kayaknya lagi digulirkan Pemerintah terhadap Daerah Istimewa Yogjakarta dan mudah-mudahan tidak terjadi kesalah pahaman sehingga berdampak negative karena selama Pemerintahan yang dulu tidak pernah di kotak-katik dan mengapa sekarang baru dibuka wawasan ?
Memang politik tidak bisa sepeti matematika dimana sesuatunya tidak dibuat jelas dan transparansi.
Kita tunggu saja hasil negosiasi masing-masing pihak yang mempunyai kepentingan dan kompetensi.
=> Wawasan pembentukan Negara Republik antara lain berdasarkan kepentingan semua elit dan elemen bangsa, serta kepentingan seluruh rakyat, apakah Reformasi telah merubah segala kepentingan tersebut sehingga harus merubah status daerah istimewa? ataukah hanya kepentingan segelintir dari elit dan elemen bangsa yakni dari elemen politik?Kalau nanti pemda kurang memperhatikan kepentingan penduduk/rakyat, (umpama semua pemda hanya berlomba mengejar PAD) lalu siapa yang menjamin ketertiban kepentingan penghidupan dan kesejahteraan rakyat/penduduk? Apakah wawasan tentang republik yang terbaik adalah dengan mengabaikan kesulitan dan keprihatinan kehidupan rakyat kecil?

hemmm…
yg perbedaan kerajaan dan republik itu tdk semuanya benar negara kerajaannya berpegang teguh pada hukum biasanya d sebut adat juga secara tradisional raja tidak akan bisa sewenang-wenang…
Arab Saudi masih memegang kerajaan secara tradisional tidak bercampur dengan sistem Republik karena raja memegang hak eksekutif dan legislatif hanya yudikatif yang d serahkan pada Alqur’an… begitu jga dengan kerajaan Brunei Darussalam sistemnya hampir sama dengan Arab Saudi
lagian tidak sembarangan mengankat diri menjadi raja di dalam kerajaan kalau kerajaan pusat punya Hukum/ Adat yg kuat…
kalau kerajaannya mempunyai konstitusi yang kuat mka otomatis kerajaan akan bertahan lama…
contoh dynasti2 china masing2 dinasti hampir semuanya memiliki masa kekuasaan lebih dari 100 tahun.

beberapa negara2 kerajaan modern sekarng ini cenderung menjadi negara maju dan berkembang karena ksetabilan politiknya, misalnya: inggriss, thailand, spanyol, jepang, Arab, Bahrain, Malysia, yg setingkat Provinsipun cenderung stabil pemerinthannya dan untungnya lagi menghemat biaya pilkada misal jogyakarta…
coba kalau ada pilkada berapa biaya pilkada itu belum lagi biaya kampanye ditambah setelah pilkada kerusakan akibat kerusuhan yang diterima karena perlawanan dari pihak yg tidak terima kalah…
yg penting juga adalah ideologi yg dipegang rakyatnya, walau negara republik kalau rakyatnya meninggalkan ideologi negaranya, negara juga akan cenderung goyang termasuk Republik sebesar INdonesia yang dengan beraninnya meninggalkan Pancasila… liat hasilnya sekarang?

jadi negara berbentuk kerajaan sebenarnnya tidak seburuk kata orang…

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

November 2008
S S R K J S M
« Okt   Des »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Arsip

Makna Lagu Kebangsaan

PEMERINTAHAN YANG BERDAULAT MENURUT PANC

Meninjau Dampak Pendidikan Secara Umum

Pernikahan seorang Kiai

Mengenang Penjajahan di Indonesia

HUKUM PUASA : WAJIB DAN TIDAK WAJIB

NEGARA KERAJAAN ATAU REPUBLIK : SUATU PE

Dampak Penetrasi Budaya

Romantika Kumbang Jalang

Nasionalisme Bebas atau Sempit

Dinamika Perkembangan Suatu Bahasa

Miskomunikasi Salah Satu Sumber Bencana

RUMUS PERKALIAN DALAM PEMBUKTIAN SOSIAL

Cinta Palsu atau Dusta ?

MENDAMBAKAN KEABADIAN DALAM KEHIDUPAN

RENUNGAN DI HARI KEMERDEKAAN RI KE 64

Waspadalah dengan Keindahan

SOSIALISASI PEMILU 2009

Apa Urgensinya Golput (Golongan Putih) ?

Awal Halal bi Halal

Mengenali Tuntutan Pekerjaan untuk Kesejahteraan

Program SMP Terbuka Berbasis TIK

MENGENANG KH ABDURRAHMAN WAHID

CINTA MANUSIA KEPADA TUHAN (bagian 1)

CINTA MANUSIA KEPADA TUHAN (bagian 2)

Pertarungan Tiada Akhir (Bagian Pertama)

Pertarungan Tiada Akhir (Bagian Kedua)

Semacam Samsat : Saran untuk Pelayanan Umum

Melalui Tangan, bukan Hati atau Pikiran

Selamat Idul Fitri 1429

DOA PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN KE-65 TA

Sekali, maka Selamanya …

Tragedi Wafatnya Ketua DPRD SUMUT

Selamat Hari Raya Iedul Fitri 1430 H

Wahai Maha Penyayang : Doa Ramadlan 1430

Haruskah………….. semakin banyak?

Sepuluh November : Sebuah Kenangan

PERAYAAN 10 MUHARRAM

Bagaimana kalau … asal ?

Pemilu : Pilih Siapa ? Apa Kriterianya?

MENTALITAS KERJA RAYAP

Ramadlan dan Persatuan

SAFARI RAMADLAN, TAKBIR DAN RALLY LIAR

صوت الأعزب العجوز

جدة رنين

(العربية و الإندونيسية لكم : المفردات –

(العربية و الإندونيسية لكم : المفردات –

العربية و الإندونيسية لكم : الرقم ۱ - •

العربية و الإندونيسية لكم : المفردات -٢

(العربية و الإندونيسية لكم : المفردات –۱

(۱)العربية و الإندونيسية لكم : المفردات

(العربية و الإندونيسية لكم : المفردات –۱

العربية و الإندونيسية لكم : المفردات - ٣

العربية والإندونيسية لكم : النحو-١

العربية و الإندونيسية لكم : النحو - ٢

Kekuatan


Site Web Strength is 3.4/ 10
What is yours
Web Strength?

Pembaca mencapai

  • 91,113 orang
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: